PEKANBARU, RIAUKontraS.com – Pemerintah Indonesia dituding telah melakukan pemutihan lahan diluar Hak Guna Usaha (HGU) beberapa perusahaan perkebunan sawit di Provinsi Riau.

Tudingan ini disampaikan oleh anggota DPRD Riau Suhardiman Ambi. Menurutnya pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dituding melakukan pemutihan secara sepihak, beberapa lahan perusahaan perkebunan yang ada di Riau.

Politisi Hanura ini menjelaskan lahan milik perusahaan tersebut diputihkan melalui mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Salah satu lahan itu akan diputihkan oleh Menteri LHK, dengan mekanisme TORA. Padahal Gulat dan Anas (mantan Gubernur Riau-red) ditahan karen lahan itu. Hal ini membuat kita penasaran, ada hubungan apa Siti Nurbaya dengan cukong tersebut,” kata Suhardiman Amby, Ahad (3/6/2018)

Meskipun Suhardiman tidak membeberkan perusahaan mana saja yang dviputihkan namun dari data yang didapat wartawan dari sumber yang layak dipercaya menyatakan perusahaan yang terbanyak mendapatkan pemutihan adalah PT Duta Palma Nusantara (DPN) Group, Seperti PT Banyu Bening Utama (PT DPN Group) luas lahan yang diputihkan, 2707 hektar, PT Palma Satu (PT DPN Group) luas 9972 hektar , PT Panca Agro Lestari (PT DPN) luas 3468 hektar, PT Siberida Subur (PT DPN) luas 1747 hektar dan PT Kencana Amal Tani 238 hektar, yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau. Untuk Wilayah Kabupaten Kampar, PT Johan Sentosa, luas 40 hektar. Kabupaten Kuansing PT Cerenti Subur 4 hektar, PT Wana Jingga Timur 2 hektar dan Di Kabupaten Rokan Hulu, PT Aditya Palma Nusantara luas 453 hektar.

Sementara itu menteri LHK Siti Nurbaya ketika dimintai konfirmasi melalu WhatsApp, tidak menjawab hingga berita ini dimuat.***

Sumber: RiauNews.com